Silahkan Anda berikan komentar Anda dibawah ini.
Sunday, October 26, 2014
Silahkan Anda berikan komentar Anda dibawah ini.
Wednesday, October 15, 2014
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Antara
Pemerintah Daerah Dan Desa. dengan ini dilampirkan Proses ataupun Tahapan-Tahapan Dalam Pengajuan Dana Bagi Hasil (DBH) PBB-P2 dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
Gambar Tahapan-Tahapan Dalam Pengajuan Dana Bagi Hasil (DBH)
PBB-P2 dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
Bagi Desa-desa yang kurang memahami tentang prosedur pencairan Dana Bagi Hasil ini bisa langsung datang ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu untuk informasi lebih lanjut.
Terima Kasih
Monday, October 6, 2014
Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dibawah seksi PBB dan BPHTB bekerja sama dengan Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu atau disingkat dengan Diskoperindag pada tanggal 23 September 2014 melakukan kunjungan ke Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur yang terletak di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Dalam Kunjungan itu, langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Bpk. Jaharuddin, SP.MM dan Aprizal, SE.MM selaku Kepala Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sedangkan dari Diskoperindag diwakili oleh Bpk.Supri, Sos. Maksud dari dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui ataupun mendata apakah semua koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Ini merupakan upaya-upaya
Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sejak mejadi Pajak Daerah 1 Januari 2013. Tidak hanya itu, Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu juga berharap seluruh koperasi-koperasi yang ada di
Kabupaten Rokan Hulu juga ikut Andil dalam mensukseskan Pengelolaan PBB-P2
Kabupaten Rokan Hulu dengan cara mendaftar seluruh Anggota Koperasinya sebagai
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah
daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah
daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika
sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah.
Masyarakat akan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel
karena mereka harus membayar pajak daerah. Pemerintah daerah juga diberikan
kebebasan untuk menentukan tarif pajak dengan berpedoman pada peratuan yang
berlaku. Selain untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, pengalihan
PBB P2 juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak melalui
peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Pengalihan pengelolaan PBB P2 ke daerah merupakan potensi bagi
peningkatan penerimaan daerah. Sebab, pengalolaan PBB P2 nantinya penerimaan
sepenuhnya akan menjadi milik pemerintah daerah. Dan sebaliknya, jika
pengelolaan PBB P2 bagi daerah yang menerimanya terjadi kegagalan, maka secara
otomatis penerimaan yang bersumber dari PBB P2 juga akan gagal. Sebab sejak
deadline yang telah diamanatkan dalam UU PDRD tersebut, apabila pemerintah
daerah gagal mengelola PBB P2 maka sebagai konsekuensinya pemerintah daerah
tidak akan mendapat penerimaan PBB baik yang bersumber dari dana bagi hasil
pajak bumi bangunan dari pemerintah pusat, maupun dana bagi hasil pajak bumi
bangunan yang dibagiratakan kepada kabupaten/kota.
Dengan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah, akan
menimbulkan dampak bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang bersangkutan.
Bagi pemerintah daerah, pengalihan pengelolaan PBB P2 disamping menjalankan
amanat UU PDRD No. 28 Tahun 2009 juga berharap peningkatan penerimaan daerah
secara signifikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola
PBB P2 daerahnya masing-masing. Sehingga, upaya-upaya peningkatan penerimaan
pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan khsusunya sektor perdesaan
dan perkotaan dapat terus ditingkatkan, baik secara intensifikasi maupun secara
ekstensifikasi. Permasalahan yang ada dimasyarakat dapat diproses secara
langsung tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, seperti yang
menjadi alasan selama ini. Data objek dan subjek pajak secara bertahap dapat
diperbaharui sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga akurasi data terjamin. Sebab
menurut penulis, ada beberapa permasalahan yang selama ini terjadi
berulang-ulang pada saat PBB P2 masih dalam pengelolaan pemerintah pusat,
diantaranya data objek pajak dan/atau subjek pajak yang ganda, objek pajak yang
tidak terdata, objek dan/atau subjek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi
nyata, termasuk juga pengenaan pajak atas fasilitas umum yang seharusnya tidak
dikenakan pajak bumi dan bangunan.
Kesuksesan pengalihan pengelolaan PBB P2 yang deadlinenya tinggal
hitungan hari bagi daerah yang belum menerima pengalihan menjadi harapan kita
semua. Meskipun sarana-prasarana dan SDM yang handal telah dipersiapkan secara
maksimal, jika tidak mendapat dukungan semua pihak kesusksesan yang diharapkan
akan tinggal harapan. Kesuksesan pengelolaan PBB P2 akan membawa nama baik pemerintah
daerah yang bersangkutan, sehingga pemerintah daerah terutama para pengambil
kebijakan dan keputusan agar dapat secara maksimal memberikan dukungan dan
pengawasan dalam proses pengalihan ini. Pimpinan daerah dan kepala satuan kerja
yang ditunjuk mengelola PBB P2 agar memberikan perhatian khusus terhadap
kesiapan SDM, serta tidak menyerahkan proses pengalihan dan pengelolaan PBB P2
kepada satu atau dua orang pegawai. bagi masyarakat sebagai wajib pajak,
hendaknya mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB P2 dengan membayar
tagihan dengan tepat waktu sehingga proses pembangunan terus berjalan dengan
maksimal. Sisa waktu yang ada menuju dealine yang telah ditetapkan menjadi
saat-saat berarti bagi daerah yang belum melakukan pengalihan untuk memantapkan
proses pengalihan pengelolaan PBB P2 dengan maksimal agar tidak terjadi
kegagalan seperti daerah-daerah yang pada awal pengelolaan mengalami kegagalan.
Tentunya, dengan pengalihan ini diharapkan pemerintah daerah akan lebih
efisien, akuntabel dan responsif terhadap keinginan masyarakat. Tidak terjadi
gejolak di masyarakat serta kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Masyarakat
siapapun dia akan marah jika meraka merasa sudah membayar pajak namun masih
banyak fasilitas umum seperti jalan yang rusak, dan pelayanan publik yang
buruk. Dengan kualitas layanan publik yang baik, diharapkan masyarakat akan
terus taat membayar pajak.
Sehubungan dengan akan berakhirnya Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 September 2014 dan melihat laporan dari Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang relatif persentasenya masih kecil, maka perlu dilakukan pengunduran jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan Pemberitahuan Pengunduran Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tanggal 31 Oktober 2014, dengan pertimbangan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar berusaha dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang mana harga kelapa sawit dan karet sangat jauh turun sehingga menjadi kendala bagi petugas Kelurahan/Desa untuk melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Subscribe to:
Posts (Atom)
.png){kind=small}
